badan penanaman modal. 4724, LL SETNEG : 28 HLM. badan penanaman modal

T. Peraturan Perundang-undangan. Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan. ABSTRAK: CATATAN:Berdasarkan laporan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Realisasi Investasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2020 mencapai Rp78,3 triliun. Dalam rangka pengisian Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022 dengan memperhatikan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini kami mengundang dan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri. Tanggal 2. Sejak awal kepemimpinannya pada periode kedua (2019–2024), Joko Widodo telah menyatakan akan membentuk kementerian yang berfokus menangani investasi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. II. 00 WITA dan Hari Jum'at Pukul 09:00 s/d 15:30 Wita, DPMPTSP dengan alamat "Jalan. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan. 5. Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. 13/2009 dilakukan melalui: (i) penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;. A. Kepala BKPM bertanggung jawab kepada presiden. tahun 2020 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal format laporan kegiatan penanaman modal untuk nilai investasi rp50. JAKARTA, KOMPAS. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah "Segala Bentuk Pelayanan di DPMPTSP Prov. PMDN dapat dilakukan oleh (Pasal 5 ayat (1) UU Penanaman Modal): Perseorangan; Badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum; dan; Badan usaha berbentuk badan hukum; Sedangkan yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara. 4. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26. Tipe. 5 Penunjukan Langsung. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pembangunan di bidang investasi serta meningkatkan efisiensi dan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka dipandang perlu menata kembali. Indonesia,. 19. Bahlil Lahadalia, S. Dapatkan cuplikan terbaru dari sosial media Kementerian Investasi/BKPM. Tentang Kami. 000. Tipe Dokumen. 11 Tahun 1970 & UU No. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk. Butuh Bantuan? Penanam modal merupakan perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Substansi Penanaman Modal II. Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. [2] (lahir 7 Agustus 1976) adalah pengusaha Indonesia yang menjabat Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Indonesia Maju Jilid II Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 000,- 2 Kategori Kecil < Rp200. Perlu dicatat, bagi PT yang telah memiliki izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau Izin Usaha, yang masih berlaku, permohonan layanan perizinan lain yang diperlukan harus mencantumkan NIB sebagai persyaratan (Pasal 5 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang. Ikuti media sosial kami. 93, 2013 badan koordinasi penanaman modal. Ubertraco/Nafasindo atas Surat Gubernur Aceh)”. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai kriteria, mekanisme, dan sanksi pengendalian penanaman modal. 19. STATUS PERATURAN. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan TataLaporan ini secara berkala dila[orkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah (BPMPD) Kabupaten Tabanan merupakan salah satu organisasi sektor publik yang melaksanakan fungsi penanaman modal dan perijinan daerah. peraturan badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu secara luar jaringan format formulir permohonan fasilitas pengurangan pajak Dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali telah menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai berikut: “Dengan ini kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. 25/2007tentangPenanamanModal. 1. 000. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Ketentuan mengenai LKPM, seperti yang telah disebutkan di atas dapat Anda temukan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal. 2021/No. Badan / Pengarang: Badan Koordinasi Penanaman Modal: No. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan SelatanNo Keterangan Nilai Total Realisasi Penanaman Modal 1 Kategori Besar > Rp200. BAB XIV Kawasan Ekonomi Khusus Bisnis. +62 21 5252 008 (Phone) +62 21 520 2050 (Fax) Didukung Oleh : Balai Sertifikasi Elektronik KONTAK CENTER +62 807 100 2576 (BKPM) Pilihan Layanan: 1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, atau perangkat pemerintah provinsi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut BPMPTSP Provinsi, adalah unsur pembantu kepala. Bahlil Lahadalia adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, lahir di Maluku Utara. Bahlil Lahadalia, S. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. perubahan. Data Series :. Surat izin ini berlaku untuk perusahaan asing. ABSTRAK: CATATAN:Pengawasan Pelaksanaan Joint Venture dan Badan yang Berwenang Melakukan Pengawasan. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKMPD dan PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil tempat di salah satu bekas gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jl. Azhar Lubis. peraturan badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia, menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2021TENTANGPEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHABERBASIS RISIKODENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf. Pendaftaran Penanaman Modal oleh PMA dapat dilakukan sebelum atau sesudah dimilikinya Akte Notaris dan Pengesahan Badan Hukum Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM. Mayjend S. H. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. ABSTRAK: a. 1, BN. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal. Fotocopy KTP dan NPWP dari pemegang saham WNI. Rp. Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman. Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; b. 000. Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) 1. 000,00 laporan kegiatan penanaman modal investasi rp50. 8. Penanaman Modal Asing (PMA) Modal Minimal PMA; Rencana investasi minimal Rp 10. PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KLASIFIKASI ARSIP I. Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebanyak 25 perizinan dan non-perizinan dapat diurus. 800. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD dan PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Badan. ^ Badan Koordinasi Penanaman Modal (6 Oktober 1999). ASRUL SANI, S. Tanggal 3. Pertimbangan ditetapkannya Perpres 64 tahun 2021 tentang BKPM adalah ebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan dalam rangka. Data Series :. Pos: 12190, PO Box: 3186. 1) Bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan. peraturan badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal: download: 6: peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan: download: 7KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA JABATAN STRUKTURAL No. Tutup. Info. E. Tanggal Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Operasional/Izin Komersial : No. Wakil Kepala, membantu atau mendampingi pelaksanaan tugas dari Kepala BKPM. 000. 024 - 8311195 e-mail : [email protected] BKPM No. Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 0:. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berupaya menjawab tantangan di tahun 2020 dengan melakukan berbagai penyesuaian. U. peraturan badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia, menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses Penanaman Modal. II. id. Badan / Pengarang: Badan Koordinasi Penanaman Modal: No. selaku kepala Negara dan dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan. 2- dengan lebar minimum browser beresolusi. A. Pengelola Kantor wajib melaksanakan segala ketentuan Pemerintah yang berlaku. Si. Azhar Lubis. Dr. BAB IV BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN Pasal 5 (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karawang. Dr. Bela negara. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 angka 2 UUPM meneyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi. Tugas pokok Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tugas pokok BKPM adalah. Untuk akun Badan Usaha silahkan masuk dengan NIK penanggung jawab perusahaan. Judul. T. Penanaman Modal dalam negeri sebagai sumber domestic yangPeraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Statistics of Bali Province) Jl. 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Gunakan Breakdown Detail Pilih item. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko T. Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; -2- Mengingat : 1. Kode Keamanan. pedoman. Investasi, penanaman modal, atau pelaburan adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan. Bandar Lampung - - Sabtu 01 April 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Yudhi Alfadri beserta istri dan Staf. (2) Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan. 00 WIB. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan pemberian izin di bidang penanaman modal kepada masyarakat, perlu adanya aturan pelaksanaan pemberian izin dan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Badan Penanaman Modal Daerah; b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan. PERATURAN BADAN/LEMBAGA: Pemrakarsa: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL: Nomor: 4: Tahun: 2021: Tentang: PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 29 Maret 2021: Pejabat yang. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35); 6. 2021/No. Alamat Badan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019: Lihat: 1. Kementerian Investasi dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Data Series : 2020-2022; 2017-2019; Publikasi Statistik Indonesia 2023 sudah terbit dan dapat diunduh pada tautan berikut ini. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox :. LOGIN. Menetapkan : PERATU RAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. 13/2009 dilakukan melalui: (i) penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan; (ii) pemeriksaan ke lokasi proyek. Peraturan BKPM No. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang. 6/2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan BKPM No. 000. 67, TLN NO. 4. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21. Fotocopy Paspor dan alamat negara asal dari pemegang saham WNA. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);. Peraturan Perundang-undangan. Ada beberapa poin terkait yang membedakan PMA dengan PMDN, seperti yang tertera di bawah ini: 1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jakarta, 17 Desember 2022 - Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus mendorong terwujudnya. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan. lampiran format konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pemerintah republik indonesia konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Mengenai suatu PT Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) yang sebagian sahamnya dimiliki oleh PT Penanaman Modal Asing (“PMA”), pada dasarnya hal tersebut tidak mungkin karena PMDN didirikan menggunakan modal dalam negeri, hal ini juga berkaitan dengan definisi modal asing dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”), bahwa. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) Jl. ABSTRAK: CATATAN:Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”) telah mengatur bahwa:. id /en /home. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BKPMD dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (Empat) Kepala Bidang, yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Kerjasama. 2021. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a. Badan Koordinasi Penanaman Modal (disingkat BKPM) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian di lingkungan Pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) Jl. 25/2007 penanam modal asing merupakan perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik. Jalan Bangun Praja Komp. TENTANG DATABASE PERATURAN. Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (Investasi) (Milyar Rupiah), 2006-2007 « back excel. T. ac. Penanaman Modal. Dr. Pelantikan Bahlil digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4/2021), bersamaan dengan pelantikan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pendaftaran Penanaman Modal oleh PMA dapat dilakukan sebelum atau sesudah dimilikinya Akte Notaris dan Pengesahan Badan Hukum Perusahaan dari Departemen. 853, 2016 bkpm. 8, BN. Hal ini diatur sesuai dengan Peraturan Presiden no. Fasilitas bea masuk atas impor : - barang modal (mesin/peralatan) : No. 15, BN 2015/ NO 1479; : 88 HLM. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. NIK. Mengapa Indonesia? Dukungan dan Bantuan. Bahlil merupakan Menteri Investasi pertama di Kabinet Indonesia Maju, menyusul perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mencari informasi tentang Perizinan dan Nonperizinan; 2. penanaman modal jo Peraturan Gubernur No. ABSTRAK PERATURAN. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin : No. Pusdiklat Badan Koordinasi Penanaman Modal . Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. : Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. 5, BN 2021/ NO 273; : 82 HLM. Peraturan baru ini menyangkut Panduan dan Prosedur Izin dan Fasilitas Investasi, yang sekarang berlaku. izin.